Pleno KPUD Lam-Teng Dihujani Interupsi, Munir Minta Ketua KPUD Bertanggung Jawab

Hariansinergi.com, Lamteng- Pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 dilampung tengah dihujani interupsi dan protes. Sejumlah saksi spontan mengacungkan tangan ketika ketua KPUD Irawan Indrajaya memulai pembahasa tata tertib sidang pleno.

Salah satunya saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang caleg DPRD Propinsi Lampung Munir Abdul Haris, S. Sos.I, meminta waktu berbicara sebelum tata tertib disetujui dan sidang pleno rekapitulasi suara dimulai.

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa proses berjalan nya pileg 2024 dilampung tengah tidak berjalan dengan baik-baik saja, ketua tadi menyampaikan agar kita semua menjaga kondusifitas daerah, namun menurut saya secara tidak sadar ketua KPUD lah yang membikin kondisi tidak kondusif, bagaimana mau kondusif kalau kontestan pemilu merasa dicurangi, dirugikan, serta ada indikasi kuat penyelenggara ikut bermain, hal-hal seperti inilah yang menyulut amarah masyarakat, memicu konflik horizontal, karena KPUD yang semestinya penyelenggara yang berlaku netral terindikasi justru menjadi suksesor. Contoh apa yang saya alami, ada pergeseran suara saya di tps 19 desa sendang asih dalam c1 plano hasil 39 tapi disalinan tertulis nol, tps 4 desa sendangmulyo 73 sauara dalam c1 tertulis dalam rekap nol, tps 8 kalidadi 15 menjadi 5, tps5 sukosari 14 menjadi 4, tps 3 sripurnomo 19 menjadi 9, tps 8 kaliwunggu 5 menjadi nol, tps 19 kalirejo dari 12 menjadi 2, tps 8 watuagung dari 12 menjadi 2, bagaimana kami tidak berpikir ini TSM yang melibatkan penyelenggara karena terjadi di lebih dari 5 tps, itu yang saya ketahui belum lagi tps yang lain karena di lampung tengah ini ada 4071 tps. Tutur Munir yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Propinsi lampung ini.

Belum lagi banyak terjadi hal-hal yang sudah diluar nalar sehat yang ini sangat menggangu dan berpotensi pecahnya konflik horizontal dimasyarakat, KPUD seakan-akan membiarkan pelaksanaan pemilu yang tidak JURDIL, dimana ada salah satu kepala kampung mataram udik Rudiyanto berdiri didepan bilik pemilihan yang diduga mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Ada kaur desa yang diluar bilik memberikan arahan agar memilih caleg tertentu dan menutupi calon lain dengan kertas. Ini sangat membahayakan demokrasi kita, jangan anggap remeh hal ini, dan ketua KPUD adalah penanggungjawab utama, jangan berlindung pada prosedur tapi melukai hati banyak masyarakat, jangan berlaku tidak adil, jangan membantu salah satu kontestan, kalau masyarakat marah, terjadi aksi massa, nanti kita yang disalahkan karena dianggap tidak bisa menjaga kondusifitas, padahal tidak akan ada asap kalau tidak ada api, beber munir mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga D.I. Yogyakarta yang juga Wakil Kaatib PWNU Propinsi Lampung ini.

Pleno dihujani interupsi dari saksi PKB, saksi NASDEM Miswan Rody, saksi PDI Perjuangan Joko Kadek, yang semuanya memprotes dan mengkritik kinerja KPUD lampung tengah dibawah kepemimpinan Irawan Indrajaya, yang dianggap tidak menjadi penyelenggara yang baik karena terindikasi dilapangan banyak penyelenggara yang diduga bermain mata dengan kontestan. Saya punya bukti bahwa terjadi dugaan pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara di kecamatan terusan nunyai, dan mereka tidak mungkin berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada perintah dari atasan, tutur miswan rody saksi yang juga ketua DPC NASDEM Kab. Lampung tengah. Joko Kadek saksi dari PDI Perjuangan menyampaikan hal yang sama, ketua KPUD perlu tahu kondisi dibawah bahwa banyak keberpihakan penyelenggara ke calon tertentu dengan menghitung suara partai ke salah satu caleg, kalau hal ini dibiarkan terus menerus serta aturan perundang-undangan diabaikan maka potensi konflik ditengah-tengah masyarakat bisa terjadi, dan hal ini adalah mutlak kesalahan ketua KPUD, orang yang paling bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu di lampung tengah berjalan dengan  JURDIL, tutur joko kadek. (Team)